PONOROGONEWS.ID – Dulu, ada candaan yang sering kita dengar dari orang-orang tua: “sekolah mbayar karag, mulane gak pinter-pinter.” Sebuah lelucon yang terdengar ringan, tapi diam-diam menyimpan cara pandang tentang pendidikan—bahwa sekolah itu ya sekadarnya saja, tidak serius, tidak sungguh-sungguh.
Karag sendiri bukan sekadar istilah lelucon tanpa arti. Ia adalah sisa makanan—nasi atau lauk yang dikeringkan agar tidak cepat basi. Dalam kehidupan lama, karag masih punya nilai guna: menjadi pakan ternak, atau dalam kondisi tertentu, dimakan kembali oleh manusia. Ada semacam etika bertahan hidup di sana: tidak semua harus dibuang, karena yang tersisa pun masih bisa dimanfaatkan.
Lelucon itu mungkin sudah usang. Sekarang sekolah tidak lagi “membayar dengan karag”. Namun entah kenapa, kita justru seperti sedang hidup di zaman ketika sekolah memroduksi karag dalam bentuk yang lain—lebih halus, lebih rapi, tapi tidak selalu lebih bermakna.
Sekolah membuat karag bukan untuk mengupah guru honorer, tentu saja. Karena kita tahu, gaji mereka tetap saja berkisar di angka yang membuat orang bertanya: ini pekerjaan atau sekadar latihan bertahan hidup. Kadang bahkan terdengar seperti angka promo—murah ala marketplace, sering disebut, tapi tidak pernah benar-benar layak untuk dijadikan sandaran hidup.
Dan ironisnya, karag yang muncul hari ini justru bukan sesuatu yang sepenuhnya keliru. Sekolah yang menjemur sisa makanan MBG, dalam batas tertentu, bisa saja diapresiasi. Setidaknya ada upaya untuk mengurangi kemubadziran, mengubah sisa menjadi sesuatu yang masih bisa dimanfaatkan. Ada akal sehat yang bekerja di sana, meski dalam bentuk yang sederhana.
Belakangan, dari obrolan santai dengan seorang kerabat, muncul cerita yang terasa janggal sekaligus masuk akal. Ada beberapa sekolah di pinggiran yang mulai menjemur sisa makanan dari program MBG. Bukan karena ingin kreatif, melainkan karena memang ada yang tersisa—tidak habis dimakan, atau hanya disentuh seperlunya, dengan alasan yang bahkan tidak selalu jelas.
Padahal ini sekolah pinggiran. Bukan yang kantinnya penuh pilihan, bukan pula yang anak-anaknya akrab dengan menu mewah. Maka ketika di tempat seperti itu saja makanan masih tersisa, pertanyaannya menjadi sederhana sekaligus mengganggu: seberapa tepat sebenarnya makanan itu bagi mereka?
Pertanyaan itu makin terasa ketika kita membayangkan kondisi di kota. Di tempat di mana pilihan lebih banyak, selera lebih beragam, dan kebiasaan makan lebih kompleks. Jika di pinggiran saja sudah ada sisa, maka di kota, barangkali ceritanya tidak jauh berbeda—atau bahkan lebih berlapis.
Seorang teman ngopi yang kebetulan bekerja mencuci ompreng MBG pernah bercerita dengan nada datar, seolah ini hal biasa. Dalam sehari, dari sekitar seribu porsi yang dibagikan, sisa makanannya bisa terkumpul hingga satu karung beras ukuran lima puluh kilo. Angka yang tidak kecil untuk sesuatu yang sejak awal disebut sebagai kebutuhan mendasar.
Di titik itu, yang terasa bukan lagi sekadar soal sisa makanan. Yang muncul justru keraguan terhadap asumsi yang sejak awal tampak terlalu rapi: bahwa memberi makan otomatis berarti membantu belajar, bahwa program yang terlihat “baik” pasti berdampak “benar”.
Padahal kenyataan di lapangan seringkali jauh lebih jujur daripada konsep di atas kertas. Ada yang dimakan, ada yang disisakan, ada yang dibawa pulang—bukan karena benar-benar dibutuhkan, melainkan karena sayang jika dibuang. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang terlihat sepele, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa realitas tidak selalu berjalan sesuai rencana.
Dan seperti biasa, sekolah harus membereskan semuanya. Termasuk yang tidak pernah direncanakan.
Maka nasi itu dijemur. Dikeringkan. Diselamatkan dari pemborosan. Sebuah langkah yang, ironisnya, justru terasa paling masuk akal di tengah program yang katanya sudah dirancang dengan matang. Karena setidaknya, di situ ada pengakuan diam-diam: bahwa tidak semua yang diberikan benar-benar dibutuhkan.
Di sinilah persoalannya mulai bergeser. Bukan lagi soal makanan, melainkan soal cara berpikir. Seolah-olah persoalan pendidikan bisa disederhanakan menjadi persoalan gizi. Seolah-olah dengan memastikan perut kenyang, maka pikiran akan otomatis terbuka. Seolah-olah mencerdaskan kehidupan bangsa bisa dimulai—dan selesai—di piring makan.
Padahal sekolah tidak pernah sesederhana itu.
Belajar bukan hanya soal energi, tapi juga soal arah. Bukan hanya soal asupan, tapi juga soal isi. Dan ketika perhatian terlalu banyak diarahkan pada hal-hal yang mudah terlihat—seperti pembagian makanan, dokumentasi kegiatan, dan laporan administratif—ada hal lain yang justru pelan-pelan terpinggirkan.
Cara mengajar yang bermakna.
Interaksi yang hidup antara guru dan murid.
Ruang untuk berpikir, bertanya, dan meragukan.
Hal-hal yang tidak mudah difoto, tidak selalu bisa dilaporkan, dan karena itu seringkali tidak dianggap mendesak.
Lama-lama, kita menjadi terbiasa. Yang penting programnya ada, berjalan, dan bisa ditunjukkan. Soal tepat atau tidak, cocok atau tidak, berdampak atau tidak, menjadi urusan belakangan.
Yang penting semua tampak baik-baik saja.
Dapur berjalan. Distribusi lancar. Laporan masuk tepat waktu.
Sementara di sudut yang tidak terlalu terlihat, sisa-sisa itu dikumpulkan. Ada yang dibuang, ada yang dijemur—dijadikan karag agar tetap tampak berguna, setidaknya untuk sesuatu yang lain.
Dan tanpa banyak disadari, yang pelan-pelan ikut mengering bukan hanya nasi. Pertanyaan-pertanyaan yang lebih penting juga mulai kehilangan tempat. Apakah anak-anak benar-benar lebih siap belajar? Apakah sekolah benar-benar lebih kuat mendidik? Atau kita hanya sedang sibuk memastikan semuanya terlihat bekerja?
Mungkin di situlah candaan lama itu menemukan bentuk barunya.
Bukan lagi sekolah yang “dibayar dengan karag”.
Melainkan sekolah yang sibuk menjemur terlalu banyak hal—termasuk cara kita memahami apa itu pendidikan.***
