Disclaimer: tulisan ini hanya teori konspirasi. Tidak ada ilmiah-ilmiahnya, tidak bisa dijadikan dalil kebenaran, dan tidak layak dipakai untuk ujian, sidang skripsi, apalagi klarifikasi presiden. Jadi mohon jangan dipercaya. Lagi pula, di negeri ini, kebenaran hanya milik pemerintah… eh, maaf—Tuhan maksudnya.
Di negara maju, negara yang manja itu, makanan adalah soal standardisasi: berapa suhu penyimpanan, berapa lama makanan boleh diolah, siapa yang harus menandatangani uji kelayakan. Tapi di negara berkembang–atau dalam beberapa kasus, negara yang sedang sungguh-sungguh berusaha menyamar sebagai negara berkembang–makanan sering kali lebih dekat dengan urusan “yang penting tidak basi” dan “ora marai mendem”, aman wis… Kita hidup dalam budaya yang percaya bahwa masyarakatnya punya “perut baja”, padahal yang kuat itu bukan perutnya, melainkan kebiasaannya.
Sejak kecil, banyak dari kita terbiasa makan nasi yang dihangatkan tiga kali, gorengan yang disajikan di udara terbuka, hingga minuman yang diracik dengan standar higienitas bersifat teologis alias hanya Tuhan yang tahu kandungannya. Pada titik tertentu, tubuh beradaptasi. Mikrobiota usus menjadi lebih beragam, lebih santai menghadapi dunia luar. Lalu muncul mitos bahwa rakyat Indonesia “lebih tahan” terhadap makanan.
Tapi kemudian muncul pertanyaan yang menggelitik: rakyat Indonesia yang sudah terbiasa memakan makanan “aneh” seperti itu kok bisa tumbang hanya karena MBG? Kan aneh?
Itulah masalahnya. Adaptasi tidak sama dengan kebal. Bakteri berbahaya tetaplah bakteri berbahaya. Toksin tetaplah toksin. Dan ketika dosisnya terlalu tinggi, bahkan Buto ijopun bisa tumbang.
***
Ketika kasus-kasus keracunan MBG mulai bermunculan di berbagai daerah, termasuk beberapa hari lalu di Madiun, kita sebenarnya sedang menyaksikan dua hal sekaligus. Pertama, betapa rapuhnya sebuah program ketika dilepas tanpa kajian mendalam ataupun persiapan yang memadai. Kedua, betapa kuatnya budaya kerja kita yang gemar menjalankan sesuatu dulu, baru memikirkan akal sehatnya belakangan.
Negara kita memang punya tradisi panjang menguji coba kebijakan langsung ke perut rakyat: tanpa fase uji klinis, tanpa uji logis, bahkan kadang tanpa uji waras. Dan akibatnya, rakyat sering kali menjadi pihak yang harus menanggung risiko. Seolah-olah–kalau boleh memakai istilah yang sedikit berlebihan–mereka inilah tumbal dari eksperimen kebijakan yang tergesa-gesa.
Data keracunan yang muncul sebenarnya bukan sekadar angka. Ia adalah peringatan yang sebenarnya sudah berbunyi tetapi sengaja disetel ke mode silent agar tidak mengganggu kenyamanan program dan pemangku kebijakan. Dalam beberapa kasus, yang salah bukan bahannya, tapi cara pengolahannya. Dalam kasus lain, bukan pengolahannya yang salah, tapi sistem distribusi yang serampangan. Dan di lapangan, sering kali bukan salah siapa-siapa, kecuali fakta sederhana bahwa tidak ada ahli gizi yang dilibatkan sejak awal.
Ini lucu tapi menyedihkan. Kita bicara program makanan bergizi, tetapi ahli gizinya tidak dianggap penting. Ibarat membangun jembatan tanpa insinyur, lalu kaget ketika jembatannya ambruk. Atau memaksa rakyat makan sehat berdasarkan definisi “sehat menurut rapat anggaran”, sehat selama tidak mengganggu alur pencairan.
Pada titik ini, publik mulai bergurau: jangan-jangan MBG itu bukan Makan Bergizi Gratis, tapi Makan Beracun Gratis. Satire yang lahir bukan dari kreativitas, tapi dari kenyataan yang terlalu absurd untuk dicerna begitu saja.
Dalam banyak program pemerintah, gelar akademik hanya penting di spanduk dan ijazah yang digunakan untuk mendaftar, bukan dalam proses. Yang penting ada anggaran, ada paket, ada kegiatan, dan tentu saja… ada laporan.
Laporan inilah momen ketika mahakreativitas birokrasi mencapai puncaknya. Sebab laporan — maaf, bukan bermaksud menuduh, hanya mengamati fenomena yang sudah menjadi pengetahuan umum— bisa dengan mudah direkayasa. Angka disesuaikan, capaian dirapikan, kendala dipoles, dan realita cukup diserahkan pada rakyat untuk merasakannya sendiri.
Semua lapisan masyarakat tahu hal ini, tapi pura-pura tidak tahu sudah menjadi bagian dari sistem. Yang penting tertulis “berhasil”, meskipun di lapangan ada yang keracunan. Lagi pula, sebagian wilayah pelaksanaan program ini berada di bawah kendali unsur militer, sehingga rakyat tidak cukup punya ruang untuk bertanya, apalagi berkutik.
Yang bisa dilakukan hanya menerima, menelan, lalu berharap tidak masuk IGD.
***
Di titik inilah “teori konspirasi MBG” muncul, bukan dari kalangan pembuat hoaks, tapi dari mereka yang terlalu lama hidup di republik penuh kejanggalan. Teorinya sederhana, bahkan masuk akal jika ditinjau dengan logika khas negara +62: bagaimana kalau negara memang sengaja membiarkan program ini berantakan, agar publik sendiri yang meminta MBG dihentikan?
Jika rakyat yang meminta program itu dihentikan, negara tidak terlihat gagal. Tidak terlihat ceroboh. Tidak terlihat menghabiskan dana tanpa hasil. Karena, toh, pemerintah hanya “mengikuti aspirasi masyarakat” dan memenuhi janji politik, tentu saja.
Dengan begitu, negara bisa mengangkat tangan sambil berkata, “Baik, kalau rakyat tidak suka, ya kita hentikan.” Sebuah pernyataan yang terdengar demokratis, sekaligus menutupi fakta bahwa sejak awal sistemnya sudah ompong. Dan yang lebih lucu: penghentian program bukan dilihat sebagai kegagalan negara, tetapi sebagai keberhasilan mendengarkan aspirasi.
Padahal dana sudah cair. Sudah bergerak. Sudah mengalir entah ke mana. Dan seperti biasa dalam proyek-proyek besar yang mendadak tergesa, sebagian orang pasti sudah “beruntung”. Dalam politik anggaran, keberuntungan memang sering kali lebih pasti daripada kebijakan itu sendiri.
Maka rakyat pun kembali pada posisi lamanya: menjadi bagian dari statistik. Jumlah kasus, jumlah korban, jumlah laporan. Seolah-olah rasa sakit bisa ditulis dalam bentuk persentase. Seolah-olah keracunan adalah angka, bukan manusia. Dan ironisnya–selalu saja–rakyat yang menjadi korban hanya berubah menjadi deretan digit yang mudah dilupakan begitu berita baru datang.
Maka ketika muncul kasus keracunan di mana-mana, ketika ambulans berseliweran, ketika warganet mulai ribut dan postingan naik ke trending, negara justru menemukan jalan keluar yang paling elegan: biarkan masyarakat menuntut agar MBG dihentikan massal. Dengan begitu, pemerintah tinggal mengangguk sambil berkata, “Baik, demi keamanan, kita hentikan.”
Seolah-olah mereka baru tahu ada masalah. Seolah-olah kegagalan datang dari alam semesta. Seolah-olah mereka bukan pihak yang mengesahkan program itu dengan penuh percaya diri.
Itulah seni politik: membuat kesalahan terlihat seperti pelayanan publik.
Tapi perlu diingatkan ulang: ini hanya teori konspirasi…! Tidak kurang dan tidak lebih.
***
Dan ironisnya—selalu saja—rakyat yang menjadi korban hanya kembali menjadi angka statistik. Di lembar laporan, mereka tercatat sebagai “jumlah kasus”, bukan sebagai manusia dengan tubuh yang kesakitan, keluarga yang cemas, dan dapur yang tetap harus ngebul besok paginya. Di ruang rapat, mereka berubah menjadi grafik batang yang bisa dinaik-turunkan. Di media, mereka hanyalah narasi: “korban bertambah”, “situasi terkendali”, “pemerintah bergerak cepat”. Seolah-olah yang menjadi korban adalah angka, bukan manusia, bukan generasi bangsa.
Pada akhirnya, rakyat tetap harus kuat: kuat menahan makanan semi-aman, kuat menahan kebijakan setengah matang, dan kuat menerima kesalahan yang bukan berasal dari mereka.
Dan mungkin itulah teori konspirasi paling menyedihkan dari semuanya:
Rakyat bukan hanya objek kebijakan.
Mereka adalah objek ketahanan.
