Beberapa hari lalu, muncul kabar yang cukup membuat rakyat jelata agak “ndomblong”: KPK menyita Jeep Rubicon dan BMW dari kediaman Direktur RSUD Harjono Ponorogo, Yunus Mahatma. Barang-barang mewah itu bukan sekadar simbol gaya hidup, melainkan tanda lain bahwa korupsi di negeri ini bisa sangat “berkelas.”
Saya kira dari sinilah banyak dari kita mulai makin percaya: koruptor itu memang orang kaya, terdidik, dan punya jabatan. Pertanyaannya kemudian, bagaimana mungkin mereka yang tak memiliki apa-apa bisa “mengambil” sesuatu yang bahkan tak pernah mereka lihat? Betul…? Tentu saja. Yang bisa melakukan korupsi hanyalah mereka yang memiliki akses, kuasa, dan legitimasi sosial untuk mengambil sesuatu tanpa terlihat seperti sedang mengambil. Sementara itu, mereka yang tak berpendidikan dan terpinggirkan sudah lebih dulu dimiskinkan oleh tangan-tangan yang lebih lihai—tangan yang menandatangani anggaran sambil menyisipkan sesuatu untuk diri sendiri.
Dulu, ketika hidup masih sederhana, pertanyaan orang kampung mungkin cuma, “Wongé korupsi apa gak?” Sebuah pertanyaan moral yang jujur, polos, dan masih percaya bahwa sebuah tindakan cukup ditimbang dengan iya atau tidak. Tapi sekarang pertanyaannya berubah amat jauh: “Akeh apa ora…?” Kita seolah diam-diam menerima bahwa korupsi itu bukan lagi soal moral, melainkan soal volume. Seakan-akan yang penting bukan apakah seseorang korupsi, tetapi berapa banyak yang ia ambil dan apakah ia masih cukup pandai menyisihkan sedikit untuk menutup bau busuknya.
Dan lucunya, semakin besar angkanya, semakin ringan pula langkah para tersangkanya. Kamera televisi itu kadang justru seperti lampu panggung. Mereka melangkah keluar dari gedung pemeriksaan dengan senyum yang terlalu lebar untuk disebut penyesalan. Ada yang mengangkat tangan seolah menyapa fans; ada pula yang tersenyum kecut tapi tetap saja tampak tidak merasa bersalah. Kamera seperti tidak memotret rasa malu—mungkin karena rasa malu itu sudah lama pensiun dari republik ini. Yang tertangkap bukan wajah bersalah, tapi semacam kepuasan aneh bahwa mereka masih dianggap cukup penting untuk diberitakan.
Sementara itu, bisik-bisik di kepala mereka mungkin begini:
“Ki lho, korupsiku wis uaaakeh, nembe konangan. Kowe lagek mangatus yuto wae wis kecekel”
Satir itu terasa pedih bukan karena dibuat-buat, tetapi karena terlalu dekat dengan kenyataan. Kita seolah menyaksikan sebuah kebiasaan lama yang terus diwariskan: bahwa mencuri uang negara itu seperti permainan yang hanya dianggap salah kalau ketahuan. Tidak lebih.
Lebih ironis lagi, sebagian masyarakat justru sibuk memilih kubu. Ada yang membela: “yang ini korupsi tapi kerjanya banyak,” atau “yang itu korupsi tapi dermawan.” Kita seperti sedang mencari pembenaran agar tetap nyaman. Kita tahu itu salah, tapi kita biarkan saja selama yang mencuri masih sesekali memberi hiburan atau bantuan. Padahal, tak peduli siapa yang melakukannya, korupsi selalu dimulai dari satu hal: rasa kurang. Rasa kurang yang tak pernah kenyang oleh gaji, oleh fasilitas, oleh penghormatan yang sudah didapat. Rasa kurang yang membuat orang merasa bahwa semua yang ada di depannya—bahkan yang bukan haknya—boleh diambil sedikit saja, lalu sedikit lagi, sampai lupa bahwa “sedikit” itu lama-lama mengeruk dan menjadi jurang.
Bahkan kemarin ada semacam kumpulan masyarakat yang diorganisir untuk membela orang yang korupsi, entah saya tidak tahu secara pasti apa tujuannya. Mungkin peristiwa semacam ini yang oleh orang pintar disebut sebagai ironi sosial. George Orwell pernah mengingatkan bahwa “orang-orang bisa tetap luar biasa setia kepada pemimpin yang justru merugikan mereka.” Kutipan itu terasa tepat, sebab kita memang sedang hidup pada masa ketika sebagian orang membela sesuatu bukan karena benar, tetapi karena terbiasa, terlanjur nyaman, atau sekadar tidak ingin repot memeriksa kembali apa yang seharusnya diperiksa.
Dan sebagaimana Umberto Eco pernah mengingatkan, “masalah dengan ideologi adalah ia memberi orang kesempatan untuk berhenti berpikir.” Kalimat itu seperti colekan yang pelan, halus tapi mencoleknya menggunakan jarum bago (umumnya disebut “dom bago/bagor”), sebab sering kali pembelaan buta itu bukan lahir dari keyakinan, melainkan dari kemalasan untuk bertanya kembali pada akal sehat.
Dan ketika jurang itu terbuka, kita baru sadar bahwa “rasa kurang” itu ternyata mahal biayanya. Kita yang tidak pernah mencicipi rasanya perjalanan dinas fiktif justru ikut menanggung harga semen yang tiba-tiba membengkak. Kita yang tidak pernah menikmati rapat-rapat hotel justru ikut merasakan jalan berlubang yang tidak kunjung diaspal. Mungkin inilah salah satu ironi terbesar: mereka mencuri, tapi kita yang membayar.
Bahkan—melihat hasil sitaan KPK—mereka sudah memiliki banyak mobil, motor, dan sepeda balap yang harganya tidak hanya “lima ratus ribuan.” Kadang terpikir, kapan sebenarnya mereka sempat mengendarainya? Atau jangan-jangan sebagian barang itu hanya pajangan gengsi, tanda bahwa mereka berhasil naik kelas melalui jalur yang tidak pernah diajarkan di sekolah. dan sedikit buruk sangka—meski rasanya tidak berlebihan—, mungkin mereka juga mampu merawat “simpanan” dengan uang “perawatan” setara gaji pegawai negeri kelas menengah. Kita tidak perlu menunjuk siapa, sebab cerita semacam ini sudah terlalu sering beredar sampai rasanya bukan gosip lagi.
Namun, yang paling menarik adalah bagaimana semuanya tetap berjalan seperti biasa. Seolah-olah kita punya ruang toleransi yang aneh: selama tidak mengganggu ketenangan hidup sehari-hari, kita anggap semua baik-baik saja. Padahal, perlahan-lahan, rasa biasa itu justru mempertebal dinding ketidakpedulian. Lama-lama kita tidak lagi marah, hanya mengeluh kecil, lalu melanjutkan hidup seperti tak terjadi apa-apa. Mungkin inilah yang dimaksud orang: bangsa yang terlalu pemaaf. Bukan karena hatinya besar, tetapi karena lelah menghadapi hal yang sama berulang-ulang.
Mungkin di titik ini, yang tersisa hanyalah pertanyaan sederhana: kapan negara ini kembali percaya bahwa kejujuran itu mungkin? Sebab selama kita masih memandang korupsi seperti cuaca—kadang turun, kadang reda, tapi tidak pernah benar-benar hilang—kita hanya akan terus menunggu giliran tersangka berikutnya tersenyum di depan kamera. Dan yang lebih menyesakkan, kita semakin terbiasa dengan senyum itu, sampai-sampai lupa bahwa senyum itulah tanda bahwa sesuatu yang tidak beres sedang dianggap biasa-biasa saja.
