PONOROGONEWS.ID – Ratusan orang dari unsur petani, peternak, pelaku UMKM, pekerja, dan masyarakat lokal Kabupaten Ponorogo menggelar aksi dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG, Jumat (3/7/2026).
Aksi yang mengatasnamakan Aliansi Petani, Peternak, dan Pekerja Lokal Kabupaten Ponorogo itu digelar di dua titik, yakni di depan Gedung DPRD Kabupaten Ponorogo dan Kantor Bupati Ponorogo.
Mereka menilai, MBG bukan hanya program pemenuhan gizi, tetapi juga telah membuka ruang ekonomi bagi masyarakat bawah. Program tersebut dinilai mampu menyerap hasil produksi lokal, mulai dari telur, daging ayam, buah-buahan, hingga produk UMKM.
Bagi peternak, keberadaan MBG disebut ikut mendorong peningkatan harga telur dan daging ayam. Kondisi tersebut dinilai berdampak positif terhadap kesejahteraan peternak di Ponorogo.
Sementara bagi pelaku UMKM, program MBG dianggap menjadi peluang baru karena produk mereka dapat masuk dalam rantai pasok kebutuhan makanan bergizi.
Dalam pernyataan sikapnya, massa menyatakan mendukung pemerintah untuk tetap melanjutkan program MBG. Mereka menilai program tersebut berpihak kepada kepentingan masyarakat, terutama petani, peternak, pelaku UMKM, dan pekerja lokal.
Aliansi juga menegaskan bahwa MBG memiliki peran dalam menjaga kestabilan harga produksi dan meningkatkan kehidupan masyarakat di tingkat bawah.
Meski begitu, massa tetap meminta pemerintah melakukan pengusutan tuntas apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program tersebut. Mereka mendukung penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan penyimpangan dalam pengelolaan MBG.
Selain itu, aliansi juga mendorong adanya perbaikan tata kelola, efektivitas anggaran, efisiensi pelaksanaan, serta pengawasan yang lebih sistematis dari pemerintah daerah maupun instansi terkait.
Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, yang menerima aspirasi massa menyampaikan bahwa Pemkab Ponorogo akan menampung seluruh masukan dan keluhan dari masyarakat.
“Kami menerima aspirasi semua. Keluhan-keluhan dari masyarakat kami tampung. Nanti kami carikan solusinya bareng-bareng,” ujar Lisdyarita.
Lisdyarita mengatakan, pemerintah desa pada dasarnya juga menginginkan agar ekonomi di wilayah masing-masing bergerak. Karena itu, desa diharapkan dapat menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan program MBG.
Menurutnya, apabila kerja sama dengan pelaksana MBG dapat berjalan baik, maka produk-produk dari desa di Ponorogo bisa lebih banyak terserap.
“Yang pasti dari kepala desa kan ingin desanya itu semua ekonominya berjalan dan bisa menyuplai ke MBG. Makanya dengan adanya itu, desa-desa akan menyuplai langsung ke MBG-nya masing-masing,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengambilan bahan pangan dari luar daerah sebaiknya dilakukan apabila kebutuhan lokal sudah tidak mencukupi.
“Kecuali memang di sini sudah habis, seperti pisang, buah-buahan lain, atau ayamnya habis, mungkin baru ambil dari luar. Tapi setahu saya selama ini mereka sudah mulai mengambil dari lokal,” imbuhnya.
Sementara itu, perwakilan DPRD Kabupaten Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menyampaikan bahwa pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan massa. Menurutnya, aspirasi tersebut akan diteruskan kepada pemerintah pusat maupun instansi terkait sesuai kewenangan.
“Pemerintah Kabupaten Ponorogo berkomitmen meneruskan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat Republik Indonesia dan atau instansi terkait sesuai dengan kewenangannya,” kata Dwi Agus.
Ia menegaskan, dukungan terhadap MBG tetap harus diikuti dengan perbaikan apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaannya.
“MBG berjalan, tapi dengan catatan yang bermasalah tentunya diselesaikan. Kalau ada yang tidak sesuai, kita support penuh agar bisa diselesaikan dengan tuntas,” ujarnya.
Dwi Agus juga mendorong agar pelaksanaan MBG di Ponorogo lebih mengutamakan produk daerah sendiri. Dengan begitu, manfaat program tidak hanya dirasakan penerima makanan bergizi, tetapi juga petani, peternak, UMKM, dan pekerja lokal.
“Kami berharap MBG harus mengambil produk dari Ponorogo, seperti telurnya, dagingnya, dan lainnya dari Ponorogo,” pungkasnya.
