Masih hangat pembicaraan soal OTT KPK terhadap Bupati Ponorogo di media sosial. Ya… masih hangat-hangat —maaf— tai ayam: tajam di awal, lalu hilang dalam waktu sekejap. Lima hari lagi, sebagian besar orang akan kembali sibuk dengan rutinitas, seolah peristiwa itu hanya jeda kecil dalam drama online mereka. Kecuali, tentu saja, bagi mereka yang memang pekerjaannya ngrasani urusan beginian. Termasuk saya, mungkin—meski tanpa gaji dan tanpa target viewer, tapi menyenangkan.
Yang paling gokil menurut saya adalah komentar sebagian netizen yang berbunyi kira-kira seperti ini: “Jika Pak Ipong yang menjadi bupati, Ponorogo akan lebih baik, tidak korupsi. Tidak akan ada OTT, tidak akan ada KPK turun tangan.”
Kalimat ini kok rasanya aneh dan lucu dalam waktu bersamaan sekaligus—jika tidak berlebihan—juga naif. Aneh, karena terdengar seperti ramalan masa depan; lucu, karena saya mencium aroma fanatisme atau nostalgia politik yang sedang dipoles. Saya curiga, penulis komentar itu fans garis keras Ipong, Ipong Fanboy, atau—memakai istilah yang lebih kacau lagi—Terpong; atau bisa jadi sedang menjalankan “tugas kecil” untuk memancing suasana menjelang kontestasi beberapa tahun ke depan. Tetapi anggapan itu bukan pokok bahasannya.
Dan yang jelas, kalau ada pejabat yang sama sekali tidak korupsi, yang saya curigai justru orang tersebut: jangan-jangan dalam dirinya ada yang salah. Sebab di negeri seperti ini, pejabat yang benar-benar bersih itu antara makhluk langka atau makhluk fiktif.
Yang mengusik saya justru klaim bahwa jika Ipong menjadi bupati, maka dia tidak akan korupsi atau tertangkap KPK.
Tidak tertangkap KPK? Bisa saja. Dalam dunia politik tidak tertangkap KPK selalu ada dua kemungkinan: tidak melakukan sama sekali, atau tetap melakukan tetapi dengan cara yang lebih bersih dan tidak meninggalkan jejak. Namun ketika klaimnya sampai pada tidak akan korupsi, nah… di situ logika saya mulai goyah: yang benar saja, itu pasti bukan di Indonesia.
Bukan berarti saya menilai Ipong korup. Tidak! sama sekali tidak. Tetapi gagasan bahwa seseorang “pasti bersih” hanya karena saat ini dia bukan pejabat apes yang tertangkap KPK adalah romantisme politik yang —kalau boleh jujur— agak berlebihan. Kita ini hidup di negeri di mana korupsi tidak hanya tindakan kriminal, tapi sudah jadi semacam kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya amplopan, budaya balas jasa, budaya balik modal—semua itu tidak tiba-tiba lenyap hanya karena pemimpinnya berganti.
George Orwell, yang hidup jauh sebelum Ponorogo punya bupati bernama Ipong, pernah mengingatkan dengan sangat sederhana:
“Kekuasaan itu merusak; dan kekuasaan politik biasanya menarik orang-orang yang mudah rusak.”
Kekuasaan itu bukan hanya menggoda, tetapi juga mengundang mereka yang memang mudah tergoda. Tidak peduli seberapa baik seseorang di awal, kekuasaan selalu membuka celah untuk menguji karakternya.
Jadi membayangkan bahwa seseorang pasti tidak korupsi hanya karena kita cocok dengannya, ya… itu seperti berharap kuda punya tanduk. Bisa saja terjadi, tetapi lebih cocok jadi dongeng pengantar tidur.
Kalaupun ternyata Ipong memang bersih selama menjabat dulu, itu pun tidak otomatis bisa dijadikan ramalan masa depan. Orang bisa berubah. Situasi politik berubah. Lingkaran di sekeliling juga berubah: pemain ekonomi, aktor-aktor yang dulu tidak ada, kini muncul membawa kepentingan baru. Bahkan orang baik—benar-benar baik—bisa runtuh bukan karena niat jahat, melainkan karena tekanan. Kekuasaan itu punya cara unik untuk mengikis idealisme, pelan-pelan, tanpa terasa.
Yang saya lihat justru penyakit lama masyarakat kita: membesar-besarkan masa lalu, mengutuk masa kini, dan lupa bahwa dulu pun banyak masalah yang mereka keluhkan. Ketika pemimpin A jatuh, mereka bilang pemimpin B dulu lebih baik. Ketika pemimpin B bermasalah, mereka ingat pemimpin C yang dulu katanya sederhana. Dan siklus ini berlangsung terus, seperti kaset lama yang diputar ulang.
Orwell juga pernah mengingatkan hal lain: “Setiap generasi selalu merasa lebih cerdas daripada generasi sebelumnya.” Dalam konteks kita, setiap generasi politik merasa bahwa “pemimpin favoritnya” adalah yang paling waras, paling bersih, dan paling mampu membawa perubahan. Padahal sering kali, yang kita lihat hanyalah citra yang dipoles oleh nostalgia.
Pada akhirnya, masalah korupsi tidak selesai hanya dengan mengganti wajah yang terpampang di baliho. Tidak juga selesai dengan mengganti nama di papan kantor bupati. Korupsi hanya bisa dikurangi ketika sistem diperbaiki, mental diubah, pengawasan diperkuat, dan masyarakat tidak mudah silau oleh romantisme figur.
Jadi, apakah Ponorogo akan lebih baik jika Ipong kembali menjadi bupati? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Tetapi apakah ia pasti tidak korupsi? Ah… manusia terlalu rumit untuk dipastikan hanya berdasarkan komentar netizen.
Kalau ada yang berseru, “Ipong pasti bersih!” saya hanya ingin menjawab sederhana:
Ya bersihlah. Orangnya rajin mandi, dan pakaian kotornya pun sudah ada buruh cucinya. Soal “bersih” yang satu itu, jangan-jangan kita sedang bicara ruang tamu rumah dinas, bukan integritas politik.
Sebab kalau bicara “bersih” di dunia politik, urusannya tidak sesederhana seperti mandi dan sabunan. Ini lebih seperti menjaga diri terus-menerus. Banyak yang mengaku sanggup, tetapi ketika ada kesempatan, iman itu kadang ikut goyah. Apalagi di negeri yang budaya amplopnya masih dianggap wajar, menilai seseorang “pasti bersih” sebelum diuji rasanya seperti memberi nilai sebelum melihat ulangan. Contoh sederhananya, ya… yang baru saja terkena OTT itu.
Toh, orang baik di politik itu ada, dan mungkin jumlahnya tidak sedikit. Yang sering kurang justru lingkungan yang kondusif—yang bisa membuat mereka tetap bertahan sebagai orang baik ketika kekuasaan mulai melekat. Kadang masalahnya bukan pada orangnya, tetapi pada suasana di sekelilingnya yang memang sejak awal sudah tidak sehat.
Saya teringat cerita seorang kawan. Ia baru menjadi PNS waktu itu—masih semangat jaga integritas. Suatu hari, ia menolak mengisi bensin motor dinas memakai uang kantor karena merasa itu bukan haknya. Bukannya dipuji, ia malah diolok seniornya, “Ora usah remesik, ojo semuci, biasa ae…(jangan sok bersih, jangan sok suci. Biasa saja)” Padahal yang ia lakukan itu hal sederhana saja, sesuatu yang mestinya dianggap biasa. Tetapi begitulah kenyataannya: sering kali seseorang diuji bukan oleh godaan besar, melainkan oleh lingkungan yang justru menganggap kejujuran sebagai kelainan.
Maka sebelum terlalu yakin atau terlalu berharap, barangkali lebih bijak kalau kita menunggu saja langkah selanjutnya. Sebab soal integritas, pada akhirnya, bukan soal kata-kata, tetapi apa yang dilakukan dari hari ke hari—pelan, sederhana, tetapi nyata.
