PONOROGONEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Ponorogo memperkuat sistem kesiapan tim tanggap insiden digital. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan ketahanan siber terhadap ancaman serangan pada sistem pemerintahan.
Upaya yang dilakukan ialah dengan mengadakan evaluasi dan perumusan strategi penguatan Ponorogo–CSIRT (Computer Security Incident Response Team) yang digelar di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Ponorogo, Kamis (30/10/2025).
Diketahui selama Agustus hingga September 2025, tercatat lebih dari dua juta aktivitas anomali yang berpotensi menjadi serangan siber terhadap sistem digital pemerintah. Data ini menunjukkan bahwa peningkatan keamanan siber menjadi kebutuhan mendesak.
Kepala Dinas Komunikasi dan Statistik Ponorogo, Sapto Djatmiko Tjipto Rahardjo, menegaskan pembentukan CSIRT bukan hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk menjaga keandalan layanan publik digital.
“Tim ini menjadi benteng pertama dalam menghadapi serangan siber sekaligus menjaga operasional pemerintahan tidak terganggu,” kata Sapto.
Ia menambahkan, sinergi antarperangkat daerah menjadi kunci dalam membangun sistem keamanan siber yang kuat, terpadu, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kabid Statistik dan Persandian Diskominfo Ponorogo, Herly Wahyu Margalina, menjelaskan Ponorogo–CSIRT memiliki peran penting dalam menerima, meninjau, dan menanggapi laporan insiden siber secara cepat.
“Tujuan utama CSIRT adalah mempercepat mitigasi insiden dan mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan,” terangnya.
Dalam sesi evaluasi kinerja 2025, Satrio Yudha Pratama H memaparkan data statistik terkait serangan siber yang meliputi password guessing, vulnerability scanning, hingga aktivitas mencurigakan dari IP asing.
“Data ini menunjukkan ancaman terhadap sistem digital pemerintah semakin nyata dan membutuhkan kewaspadaan bersama,” ujarnya.
Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam menyusun strategi penguatan keamanan digital di setiap perangkat daerah. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan antara lain penerapan autentikasi dua faktor (2FA) pada seluruh akun administratif, penggantian URL login standar, pemasangan SSL pada seluruh subdomain, pembaruan sistem dan plugin secara rutin, serta peningkatan literasi keamanan data bagi ASN.
“Teknologi canggih tidak akan efektif jika pengguna masih abai terhadap keamanan informasi,” tambah Satrio.
Kegiatan ini sekaligus mempertegas pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam memperkuat ketahanan siber daerah. Kepala Dinas Kominfo Ponorogo menutup acara dengan penuh optimisme, berharap Ponorogo dapat menjadi daerah yang tangguh secara digital, memiliki budaya sadar keamanan informasi, serta siap menghadapi tantangan di era pemerintahan berbasis elektronik.
Sebagai informasi, kegiatan ini diikuti oleh perwakilan seluruh perangkat daerah bersama jajaran internal Diskominfo yang menangani pengelolaan sistem informasi pemerintahan. ADV
