PONOROGONEWS.ID – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menegaskan sikap partainya terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang juga merupakan kader PDI Perjuangan.
Said menyampaikan, pihaknya menerima informasi mengenai OTT tersebut pada Jumat (7/11/2025) dan langsung menegaskan bahwa partai akan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan.
“Kami juga mengajak semua pihak mengedepankan asas praduga tidak bersalah, sampai yang bersangkutan dinyatakan bersalah melalui ketetapan hukum yang berkekuatan hukum tetap oleh pihak pengadilan,” ujar Said Abdullah, dikutip dari laman PDIP Ponorogo, Sabtu (8/11/2025).
Lebih lanjut, Said menegaskan bahwa PDI Perjuangan Jawa Timur tetap menjunjung tinggi independensi KPK, sebagaimana amanat dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
“Kami senantiasa menjunjung tinggi sikap integritas, dengan demikian tidak akan mempengaruhi, apalagi mengintervensi proses hukum tersebut,” tegasnya.
Menurut politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini, tindakan korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Karena itu, ia menegaskan dukungan penuh kepada KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.
“Oleh sebab itu kami mendukung upaya berbagai pihak, apalagi oleh KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi,” ucapnya.
Said juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Ponorogo atas kejadian yang menimpa kepala daerah mereka.
“Kami mohon maaf karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin, dan mencederai kepercayaan rakyat, serta belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawabnya untuk membawa warga Ponorogo sejahtera,” tutur Said.
Ia menambahkan, peristiwa ini menjadi bahan introspeksi bagi PDI Perjuangan Jawa Timur untuk memperkuat pembinaan kader di semua tingkatan.
“Peristiwa ini tentu akan menjadi cermin evaluasi bagi kami untuk terus berbenah, memperbaiki ke dalam, terkait pembinaan kader agar tidak terulang peristiwa serupa di masa mendatang, serta memperbaiki sistem pemilihan kepala dan wakil kepala daerah agar tidak berbiaya mahal, yang berpotensi calon terpilih melakukan tindak pidana korupsi,” tutupnya.
Dengan sikap ini, Said Abdullah menegaskan bahwa PDI Perjuangan Jawa Timur berkomitmen menjaga integritas partai dan mendukung penuh langkah hukum yang diambil KPK tanpa intervensi apa pun.
