Di tengah derasnya arus informasi yang mengalir melalui ponsel pintar, batas antara kebenaran yang telah terverifikasi dan sekadar pandangan pribadi kian kabur. Kita hidup dalam periode yang kerap disebut sebagai era pasca-kebenaran (post-truth), yakni situasi ketika daya tarik emosional dan keyakinan personal lebih berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan fakta yang dapat diuji secara objektif.
Dalam kondisi semacam ini, muncul pertanyaan filosofis mendasar: dimanakah posisi ilmu pengetahuan saat ini? Apakah ia masih berfungsi sebagai penuntun kebenaran objektif, atau justru tereduksi menjadi satu klaim subjektif di antara sekian banyak narasi yang bersaing?
Secara konvensional, ilmu pengetahuan dipahami sebagai institusi yang bertugas mengungkap kebenaran objektif kebenaran yang berada di luar preferensi, emosi, maupun hasrat individu. Melalui metode ilmiah yang ketat, mulai dari observasi, perumusan hipotesis, hingga eksperimen dan verifikasi, sains berupaya meminimalkan bias subjektif manusia.
Namun, dalam satu dekade terakhir, otoritas ini menghadapi tantangan serius. Fenomena penolakan vaksin, penyangkalan perubahan iklim, hingga keyakinan bumi datar menunjukkan bahwa klaim subjektif kini kerap memperoleh perhatian yang setara dengan temuan ilmiah.
Masalah utamanya bukan terletak pada kelangkaan informasi, melainkan pada limpahan data yang tidak terkurasi. Dalam ruang gema media sosial, algoritma cenderung menyajikan konten yang selaras dengan keyakinan pengguna, tanpa mempertimbangkan apakah keyakinan tersebut didukung oleh bukti empiris atau hanya berangkat dari opini pribadi.
“Sains tidak menawarkan kepastian mutlak yang kaku, melainkan sebuah proses jujur untuk terus memperbaiki diri demi mendekati kenyataan.”
Dari sudut pandang epistemologi, sains sejatinya tidak pernah mengklaim dirinya sebagai pemilik kebenaran absolut yang tak dapat digugat. Karl Popper, filsuf ilmu pengetahuan terkemuka, menekankan prinsip falsifikasi: sebuah teori disebut ilmiah justru karena ia terbuka untuk dibuktikan keliru. Ironisnya, karakter sains yang dinamis dan korektif ini sering disalahpahami publik sebagai bentuk ketidakpastian atau inkonsistensi.
Ketika rekomendasi ilmiah—misalnya dalam bidang kesehatan—berubah seiring hadirnya data baru, sebagian masyarakat justru menilainya sebagai kebohongan atau manipulasi.
Pada titik inilah klaim-klaim subjektif menemukan momentumnya. Dengan narasi yang sederhana dan penuh kepastian semu, klaim semacam ini menawarkan kenyamanan psikologis yang sering kali lebih menarik dibanding penjelasan ilmiah yang kompleks dan penuh nuansa.
Filsafat ilmu juga mengajak kita merefleksikan dimensi aksiologi, yakni nilai dan fungsi ilmu pengetahuan. Dalam praktiknya, posisi sains kerap terjepit di antara kepentingan politik dan ekonomi. Penelitian yang didanai korporasi besar atau dimanfaatkan untuk melegitimasi kebijakan pemerintah tak jarang memicu kecurigaan publik terhadap objektivitasnya. Thomas Kuhn, melalui The Structure of Scientific Revolutions, menegaskan bahwa sains tidak pernah sepenuhnya steril dari faktor sosial dan relasi kekuasaan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis di tengah masyarakat: apakah yang disajikan ini kebenaran netral, atau kebenaran yang telah diatur? Ketika kepercayaan terhadap institusi ilmiah melemah, klaim-klaim subjektif yang mengusung narasi “melawan arus utama” justru memperoleh simpati, terutama dari kelompok yang merasa terpinggirkan atau kecewa terhadap lembaga formal.
Dalam era pasca-kebenaran, kebenaran kerap dipahami sebagai konstruksi sosial. Penganut relativisme ekstrem beranggapan bahwa kebenaran yang diyakini seseorang bisa sepenuhnya berbeda dari kebenaran orang lain, tanpa ada tolok ukur bersama. Pandangan semacam ini mungkin tidak bermasalah ketika diterapkan pada ranah seni atau selera estetika. Namun, jika dibawa ke wilayah ilmu pengetahuan, konsekuensinya bisa berbahaya.
Sebagai ilustrasi, gravitasi tidak bergantung pada kepercayaan manusia. Virus tidak memerlukan persetujuan subjektif untuk menginfeksi tubuh. Inilah pembeda mendasar antara kebenaran objektif dalam sains dan klaim subjektif. Ilmu pengetahuan merupakan upaya kolektif umat manusia untuk memahami kenyataan sebagaimana adanya, meskipun kenyataan itu kerap tidak nyaman dan bertentangan dengan intuisi.
Lantas, bagaimana seharusnya ilmu pengetahuan menempatkan dirinya di tengah banjir klaim subjektif? Setidaknya ada tiga langkah penting yang perlu ditempuh.
Pertama, masyarakat perlu diajarkan tidak hanya apa yang ditemukan oleh sains, tetapi juga bagaimana proses ilmiah bekerja. Pemahaman bahwa sains adalah proses yang terus mengoreksi diri akan membantu publik merespons perubahan informasi secara lebih dewasa dan rasional.
Kedua, para ilmuwan dituntut untuk mengkomunikasikan temuan mereka dengan bahasa yang mudah dipahami, tanpa mengorbankan ketelitian ilmiah. Ilmu pengetahuan harus mampu bersaing dengan narasi subjektif dalam hal keterlibatan emosional, sambil tetap berpijak pada data dan fakta.
Ketiga, untuk memulihkan kepercayaan publik, lembaga riset perlu menjunjung tinggi transparansi, terutama terkait sumber pendanaan dan potensi konflik kepentingan.
Kebenaran objektif mungkin tidak pernah dapat dicapai secara sempurna karena keterbatasan manusia. Namun, ia tetap menjadi horizon yang harus terus dikejar. Tanpa pengakuan akan adanya realitas objektif yang dapat dipelajari melalui sains, kita berisiko terjerumus ke dalam kekacauan epistemik, di mana suara paling lantang kerap dianggap sebagai pemilik kebenaran.
“Mencari kebenaran objektif adalah komitmen manusiawi untuk melihat dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan.”
Lalu, dimanakah posisi sains saat ini? Ia berada di titik pertemuan yang krusial. Di satu sisi, sains harus tetap menjadi penjaga rasionalitas dan logika. Disisi lain, ia dituntut untuk bersikap lebih rendah hati dalam mendengarkan sekaligus lebih berani dalam menyampaikan kebenaran yang tidak populer. Pada akhirnya, sains bukan sekadar kumpulan rumus dan instrumen laboratorium, melainkan wujud komitmen kemanusiaan untuk memahami dunia apa adanya, bukan sesuai dengan harapan atau prasangka kita.***
Penulis : Chinta Desy Rosita merupakan mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ia tertarik pada kajian filsafat ilmu dan dinamika pengetahuan di ruang publik.
