PONOROGONEWS.ID – Menjelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru), ancaman inflasi di Kabupaten Ponorogo kembali menjadi sorotan utama.
Kenaikan harga bahan pokok yang kerap berulang setiap akhir tahun membuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperketat langkah pengawasan. Pemerintah daerah menilai tekanan inflasi kali ini bukan hanya dipicu pola musiman, tetapi juga akibat dinamika pasokan di daerah sentra produksi.
Kewaspadaan itu tergambar dalam High Level Meeting TPID Ponorogo yang berlangsung di Hotel Amaris, Rabu (12/11/2025). Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, menegaskan bahwa TPID menjadi garda terdepan mengawal stabilitas harga.
“TPID memiliki peran strategis memonitor dan menganalisa pergerakan harga di pasar serta melakukan tindakan preventif dan korektif,” kata Lisdyarita.
Ia menyebut pasokan bahan pangan yang memadai menjadi kunci utama mengendalikan inflasi Ponorogo. Selama ini, gejolak inflasi lebih banyak dipicu lonjakan kelompok bahan makanan.
“Dengan sinergi yang kuat antar instansi, kita dapat mengambil langkah cepat dan fleksibel dalam menjaga stabilitas harga pangan di Ponorogo,” ujar Bunda Lis.
Dalam pertemuan itu, TPID mengkonfirmasi bahwa indeks perkembangan harga (IPH) daerah berada pada zona waspada. Pemerintah daerah memandang perlunya percepatan operasi pasar.
“Perlu segera menggelar operasi pasar untuk menekan harga komoditas utama seperti cabai, bawang merah, beras, gula, minyak goreng, dan telur ayam,” lanjutnya. Ia juga menyinggung rencana Gerakan Pangan Murah untuk menjaga keseimbangan pasar.
Anomali Harga Terjadi Beberapa Bulan Terakhir
Sekretaris TPID Ponorogo, Harjono, mengungkapkan bahwa tekanan inflasi makin terlihat dari anomali IPH antara Juli hingga September.
“”Komoditas yang paling berpengaruh antara lain cabai rawit, beras, gula pasir, dan minyak goreng,” jelas Harjono.
Fluktuasi harga tersebut dipicu minimnya pasokan dari daerah penghasil akibat gagal panen. Selain itu, perencanaan kebutuhan pangan lokal dinilai masih belum optimal.
“Mendesak dilakukan untuk memotong mata rantai perdagangan dengan tujuan memangkas harga jual kepada end user yaitu masyarakat,” tambahnya.
Meski begitu, kondisi inflasi Ponorogo masih dianggap terkendali. Harjono menyebut kenaikan sejumlah komoditas masih dalam batas wajar, stok pangan cukup, dan daya beli masyarakat masih bertahan.
Upaya pemantauan distribusi dan konektivitas antarwilayah terus dilakukan TPID untuk mencegah lonjakan lebih besar.
Sistem pemantauan harga berbasis digital seperti SP2KP dan Siskaperbapo juga disebut efektif menjaga stabilitas.
“Perum Bulog akan mengoptimalkan kembali warung Jathilan (Jaga Stabilitas Harga Pangan) Hebat di Pasar Legi sebagai kanal stabilisasi harga,” ujarnya.***
