Kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret nama Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, benar-benar menimbulkan guncangan di tengah masyarakat. Di saat Ponorogo sedang berbahagia karena kota kecil ini masuk dalam deretan kota bergengsi di dunia sebagai Unesco Creative Cities Network (UCCN) atau jaringan Kota Kreatif Dunia Unesco, tiba-tiba saja beberapa pejabat termasuk Bupati Sugiri terseret kasus korupsi.
Tentu saja banyak warga, termasuk saya sendiri, merasa kaget dan menyayangkan peristiwa ini. Pasalnya, selama ini Bupati Sugiri sangat disayangi mayoritas warganya karena merakyat. Ia dikenal dekat dengan warga dan sering hadir dalam berbagai ruang sosial, baik acara besar maupun sekedar undangan kenduren.
Gaya kepemimpinan yang hangat membuat warga Ponorogo semakin menyayanginya. Kalaupun ada yang membencinya, mungkin itu tak lebih dari bagian politik semata, bukan karena kepribadian dan karakternya. Oleh karena itulah, keterlibatannya dalam dugaan kasus suap ini tentu menimbulkan luka. Tak hanya keluarga dan orang terdekatnya, tetapi juga bagi masyarakat Ponorogo secara keseluruhan.
Namun demikian, hukum tetap harus dihormati. Kekecewaan yang menyelimuti hati tak boleh jadi fanatisme buta. Sebab respon ini bisa berakibat pada penolakan terhadap fakta hukum yang sedang berjalan.
Kedekatan emosional dengan pemimpin daerah tak boleh dijadikan alasan untuk mengaburkan realitas bahwa dugaan korupsi benar-benar terjadi. Sekecil apapun korupsinya, bahkan mungkin setara suap di kelurahan atau desa, tetap saja korupsi adalah persoalan serius yang harus ditangani secara adil dan terbuka.
Kabupaten kita tercinta, Ponorogo, memang sedang dalam fase berbenah. Beberapa tahun terakhir banyak perubahan di berbagai sektor yang mulai nampak. Ruang publik semakin hidup, infrastruktur membaik, ya meski masih banyak jalan yang masih rusak dan belum diperbaiki. Tapi tidak menutup fakta bahwa geliat partisipasi masyarakat untuk memajukan Ponorogo tampak meningkat.
Di tengah upaya berbenah dengan sekuat tenaga, kabar dugaan kasus korupsi muncul. Seolah kabar itu menjadi pukulan bagi semangat perbaikan yang sedang dibangun. Rasanya seperti terbang tinggi ke langit, lalu dijatuhkan oleh fakta yang pahit.
Ironisnya, banyak yang membela sang bupati tanpa mempertimbangkan substansi kasusnya. Dengan dalih kedekatan personal, sehingga sungkan mengkritik jasa-jasanya selama ini. Seharusnya, kecintaan kita kepada Pak Bupati tak mesti menghalangi akal sehat. Sebab apa? Membela secara membabi buta hanya akan melukai upaya pemberantasan korupsi dan melemahkan budaya integritas yang justru ingin kita bangun di Ponorogo.
Sedangkan di lain sisi, banyak orang menghujatnya habis-habisan. Tak sedikit dari pendukungnya dulu juga melontarkan ungkapan-ungkapan yang tak enak dibaca atau didengar. Padahal, jika seseorang melakukan kesalahan, maka yang dibenci adalah perbuatannya, bukan pelakunya.
Sebagaimana pernyataan Gus Kautsar, “Jangan sampai kita ini menjadi teman, jadi saudara, yang sangat peduli saat saudara kita di atas,tetapi saat dia jatuh kita menjauh.”
“Kesalahan teman kita, jangan sampai membuat kita lupa dengan hal-hal baik yang pernah dia lakukan. Kalau ada kesalahan, kesalahannya yang harus kita benci, kalau pelakunya harus tetap kita rangkul.”
Ucapan Gus Kautsar itu bisa menjadi nasehat bagi kita semua untuk bersikap bijak dalam menghadapi fenomena yang terjadi. Justru karena kita peduli, maka kita ingin pemimpin yang bersih dan jujur. Jika proses hukum membuktikan adanya korupsi, maka sebagai warga, kita harus bisa menerima kenyataan dengan lapang dada.
Kasus ini benar-benar menjadi ujian kedewasaan bagi warga Ponorogo. Kekecewaan boleh ada. Rasa kehilangan pun wajar. Tetapi penghormatan terhadap hukum dan komitmen menolak korupsi harus tetap dipegang teguh. Saat ini mungkin tak hanya jargon “Ponorogo Hebat”, tapi harus ditambah “Ponorogo Bangkit” atau “Ponorogo Berbenah”. Sebab yang kita cintai bukan hanya sosok, tetapi masa depan kabupaten ini.***
