PONOROGONEWS.ID – Pembangunan gedung Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Ponorogo dipastikan tetap berjalan.
Program ini ditargetkan menjangkau 307 desa/kelurahan, dengan progres awal telah dimulai di 150 lokasi. Pengerjaan fisik bangunan tersebut ditargetkan selesai pada awal Maret 2026.
Namun, proses pembangunan tidak sepenuhnya berjalan mulus. Kendala utama masih berkutat pada kesiapan lahan. Asisten I Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Ponorogo, Harjono, menyebut belum semua desa dan kelurahan memiliki lahan yang siap digunakan.
“Tantangan terbesar adalah pemenuhan lahan. Dari total 307 desa dan kelurahan, baru sekitar 198 yang lahannya siap bangun. Sedangkan lebih dari 40 persen sisanya masih terkendala keterbatasan aset, status kepemilikan lahan, hingga persoalan perizinan bangunan gedung,” jelas Harjono.
Paparan tersebut disampaikan Harjono dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Koperasi Merah Putih yang digelar Rabu (31/12/2025). Ia mengungkapkan, tidak sedikit desa atau kelurahan yang tidak memiliki aset tanah memadai.
Ada pula lahan yang berada di kawasan Perhutani, kurang strategis, atau masih berstatus aset lama yang bermasalah secara administratif. Menurutnya, persoalan serupa juga dihadapi banyak daerah lain di Indonesia.
“Pendirian Koperasi Merah Putih merupakan program strategis nasional yang wajib dilaksanakan di seluruh desa dan kelurahan tanpa terkecuali. Ini adalah amanat Presiden Prabowo,” tegas Harjono.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Ponorogo, Ringga Dwi H. Ia menegaskan bahwa aspek kelembagaan KMP sudah tuntas. Tantangan kini sepenuhnya terletak pada penyediaan lahan pembangunan gedung koperasi.
“Ada desa yang belum mendapat persetujuan karena usulan lahan berstatus aset pemerintah daerah, milik Perhutani, atau milik Pemprov Jatim. Secara kelembagaan, KMP sudah 100 persen terbentuk di Ponorogo. Ketersediaan lahan untuk gedung yang harus kita pecahkan bersama melalui Satgas Kabupaten,” kata Ringga.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ponorogo, Tony Sumarsono, mengingatkan pentingnya keseragaman pemahaman terkait aspek perizinan.
Ia menegaskan bahwa seluruh lahan—baik tanah kas desa, lahan sawah, aset daerah, maupun lahan Perhutani—harus melalui prosedur perizinan sesuai regulasi yang berlaku.
“Secara fisik kegiatan bisa berjalan, tetapi secara administrasi tidak boleh diabaikan. Desa dan kecamatan harus aktif memfasilitasi kelengkapan administrasi sejak awal,” ujar Tony.
Dukungan percepatan juga datang dari unsur TNI. Dandim 0802/Ponorogo, Letkol Arh Farauk Saputra, menilai keberhasilan program Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada sinergi lintas sektor.
“Karena ini program nasional, maka harus dikerjakan bersama. Kasihan desa jika tidak memiliki koperasi, karena program ini wajib untuk setiap desa,” ungkapnya.
Berdasarkan data satuan tugas, dari total 307 lokasi yang direncanakan, sebanyak 150 titik telah memasuki tahap pembangunan dengan progres rata-rata mencapai 14 persen.
Secara nasional, capaian penyiapan lahan Koperasi Merah Putih di Ponorogo berada pada kategori menengah dan terus menunjukkan peningkatan. Pemerintah daerah menargetkan seluruh pembangunan fisik KMP selesai paling lambat awal Maret 2026.
“Harapannya Koperasi Merah Putih dapat segera memasuki tahap operasional dan memberikan manfaat nyata bagi penguatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan,” pungkas Farauk.***
