Jumat, 7 November 2025.
Hari itu Ponorogo masih berjalan seperti biasa — tenang, adem, dan sibuk dengan urusan mutasi pejabat. Sebanyak 138 orang berpindah posisi, katanya demi “penyegaran birokrasi.”
Bupati Sugiri Sancoko bahkan sempat bilang dengan yakin, “Tidak ada jual beli jabatan.”
Biasalah, kalimat pembuka paling klasik sebelum babak baru dimulai.
Sebagian orang tentu tidak puas. Ada yang misuh-misuh karena mutasinya tidak sesuai dengan ekspektasi.
Ada juga yang — karena punya banyak uang — nyuap, karena belum bisa makan sendiri, alias belum siap kehilangan kursi empuknya.
Dan… dari sinilah biasanya muncul masalah berikutnya.
Sore harinya, suasana berubah. Mobil-mobil KPK meluncur ke Ponorogo.
Malam itu, kabar beredar cepat: bupati kena OTT.
Katanya, uang tunai lima ratus juta diamankan — entah dari urusan apa, tapi biasanya urusan semacam itu jarang jauh dari meja tanda tangan.
Namun terus terang saja, publik agak bingung juga.
Lima ratus juta? Untuk ukuran kasus korupsi, itu tergolong “kelas menengah ke bawah.”
Lagi pula, marwah KPK jadi agak turun.
Sekelas KPK masa OTT cuma 500 juta?
Dulu lembaga ini menakutkan karena membongkar triliunan, sekarang malah seperti pedagang besar yang turun ke pasar cuma buat nangkap penjual sayur yang salah ngasih kembalian.
Tapi ya sudahlah. Bagi rakyat, angka 500 juta tetap besar — apalagi kalau dibandingkan dengan harga beras dan minyak goreng.
Tiga hari berlalu.
Warga masih sibuk menebak-nebak siapa yang bakal “menyusul.” Sampai akhirnya, 10 November 2025 tiba — Hari Pahlawan.
Dan Ponorogo kembali punya kabar baru: Lisdyarita resmi menjabat sebagai Pelaksana Tugas Bupati.
Begitu saja.
Tidak ada kampanye, tidak ada baliho, tidak ada kirab reog di alun-alun.
Cukup tidur di malam 9 November, bangun pagi langsung jadi bupati.
Kalau ada penghargaan “pergantian jabatan tercepat,” Lisdyarita pantas menang.
Dan lucunya, tanggalnya pas sekali — Hari Pahlawan.
Seolah sejarah sedang bercanda, “Nah, ini hadiahmu, Bu. Jadi pahlawan, bukan karena berperang, tapi karena menggantikan yang tertangkap tangan.”
Ironis? Iya. Tapi juga menarik.
Lisdyarita mungkin tidak pernah berambisi naik dengan cara seperti ini, tapi kadang sejarah tidak menunggu kesiapan siapa pun. Ia hanya menunjuk — dan tiba-tiba kursi di depanmu kosong.
Yang membuat cerita ini makin menarik adalah: Lisdyarita seorang perempuan.
Dalam politik yang masih didominasi laki-laki — dari suara rapat yang berat sampai gaya “ngopi sambil nyusun strategi” — perempuan sering ditempatkan sebagai pelengkap. Tapi kali ini, justru perempuan yang menggantikan.
Jadi tanpa sengaja, Ponorogo sedang memberi pelajaran kecil soal kesetaraan gender: bahwa kadang perempuan memang bisa memimpin… asal laki-lakinya duluan kena OTT.
Tentu, Lisdyarita belum tentu lebih baik atau lebih buruk. Tapi publik berharap, setidaknya ia membawa udara baru. Karena terus terang saja, rakyat sudah lelah mendengar alasan klasik,
“Uang itu bukan untuk saya, tapi untuk kegiatan sosial.”
Kegiatan sosial macam apa yang dibungkus amplop cokelat?
Sekarang, Lisdyarita punya kesempatan langka: bukan untuk membuktikan bahwa perempuan lebih hebat, tapi bahwa kekuasaan bisa dijalankan tanpa embel-embel amplop. Kalau itu bisa dilakukan, Ponorogo benar-benar layak memperingati Hari Pahlawan bukan cuma untuk mengenang masa lalu, tapi juga untuk mensyukuri masa kini.
Karena, siapa tahu, dari peristiwa yang agak konyol ini lahir pemimpin yang benar-benar waras.
Bahwa seorang perempuan, yang awalnya cuma “wakil,” bisa menunjukkan kalau memimpin tidak harus keras, tidak harus ramai, cukup dengan jujur dan sedikit rasa malu.
Mungkin, di masa depan nanti, anak-anak sekolah akan menulis karangan seperti ini:
“Di Ponorogo, Hari Pahlawan bukan hanya mengenang perjuangan para pejuang, tapi juga hari ketika seorang perempuan bangun tidur langsung jadi bupati. Karena pahlawan masa kini tidak selalu berperang — kadang cukup berani tidak ikut-ikutan.”
Selamat Hari Pahlawan, Ponorogo.
Dan selamat bekerja, Bu Lisdyarita.
Semoga “hadiah mendadak” itu tidak berubah jadi ujian panjang.
Karena kalau ada yang perlu disegarkan kali ini, sepertinya bukan pejabatnya, tapi akal sehat kita semua.
